SUBANG, sidikkriminal.co.id – Gubernur
Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi
menegaskan akan menindak tegas oknum
LSM dan wartawan yang kerap memeras
kepala sekolah dengan dalih mengusik
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Modus yang digunakan, menurutnya
adalah dengan menuding adanya
penyalahgunaan dana BOS, lalu berujung
pada permintaan uang.
“Kita ini sebenarnya dianggap maling,
kepala sekolah dianggap maling, ujung-
ujungnya mereka minta duit,” kata salah
seorang kepala SMA di Subang saat
berbincang dengan Dedi Mulyadi dan
ditayangkan di akun YouTube Kang Dedi
Mulyadi Channel, Senin (3/2/2025).
Menurut laporan dari para kepala sekolah,
rata-rata oknum tersebut meminta uang
sebesar 2 juta rupiah. Bahkan, jika uang
tidak diberikan, mereka memaksa pihak
sekolah membeli barang yang mereka
tawarkan.
“Biasanya maksa jual barang. Padahal di
pasar banyak. Misalnya seragam 300 setel,
mereka minta kita beli minimal 5 paket,”
keluh salah satu kepala sekolah.
Karena tekanan tersebut, beberapa kepala
sekolah merasa terpaksa menuruti
permintaan para oknum tersebut.
“Pengeluaran non-budgeter per tahun bisa
mencapai di bawah 5 juta per sekolah, tapi
kalau diakumulasi jumlahnya sangat
besar,” tambahnya.
Salah satu kepala sekolah mengaku bahkan
pernah berpikir untuk mengundurkan diri
karena merasa tertekan dengan praktik
pemerasan tersebut.
“Saya pernah mau mundur dari kepala
sekolah karena pusing menghadapi hal
ini,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi
menegaskan bahwa praktik semacam ini
harus dihentikan. Ia berencana membuat
Memorandum of Understanding (MoU)
dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar
kepala sekolah memiliki perlindungan
hukum.
“Ke depan, tidak boleh lagi ada praktik
seperti ini. Jika ada yang datang mengaku
LSM atau wartawan dan tujuannya
meminta duit, laporkan saja ke pihak
berwajib,” tegasnya.
Dedi juga menegaskan bahwa kepala
sekolah tidak perlu takut menghadapi
ancaman semacam itu.
“Bapak-bapak tidak usah takut. Saya
beberapa kali membela kepala sekolah
yang dikriminalisasi hanya karena hal
seperti ini,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa dunia pendidikan
seharusnya bersih dari praktik mencari
keuntungan pribadi. Seluruh alokasi dana
pendidikan juga harus diaudit agar jika
terjadi kesalahan administrasi, bisa segera
diperbaiki tanpa intervensi pihak luar
yang memiliki niat buruk.
Dengan adanya langkah tegas ini,
diharapkan praktik pemerasan terhadap
kepala sekolah dapat dihentikan, sehingga
dana pendidikan dapat digunakan
sepenuhnya untuk kepentingan siswa dan
kemajuan sekolah.
Selain itu, Dedi Mulyadi akan audit
bantuan sebesar 600 miliar rupiah ke SMA
Swasta “Ancaman” Dedi Mulyadi untuk
sekolah yang masih tahan ijazah.
Ujang Tendra
