DaerahHukum & KriminalTNI POLRI

Sepekan, Polri Ungkap 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban

275
×

Sepekan, Polri Ungkap 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban

Sebarkan artikel ini

JAKARTA,sidikkriminal.co.id –
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan dan 510 korban berhasil diidentifikasi serta diselamatkan.

Dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak. Sementara itu, Polri juga telah memulangkan 84 korban ke daerah asal selama periode tersebut.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya memperkuat penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang.

Menurut Erdi, penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis serta perlindungan terhadap masyarakat.

“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, berdasarkan komposisi korban, sekitar 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

Ia menegaskan, setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan serta penyidikan, dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas dan perlindungan saksi maupun korban.

Dari hasil penyidikan, para tersangka diketahui memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.

Polri juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.

Pengiriman PMI Ilegal dan Eksploitasi Seksual Mendominasi

Dalam pelaksanaan KRYD tersebut, modus perdagangan orang paling banyak ditemukan berupa pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen. Selanjutnya, eksploitasi seksual terhadap orang dewasa mencapai 38 persen.

Modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, perekrutan anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan warga negara Indonesia untuk menjadi tentara bayaran.

Selain melakukan penindakan, Polri juga memperkuat upaya pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, tercatat 279 kegiatan edukasi yang diikuti 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat.

Kegiatan edukasi tersebut menyasar perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.

84 Korban Dipulangkan, Rehabilitasi dan Pendampingan Dilanjutkan

Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026.

Penanganan selanjutnya dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.

Pendampingan tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.

Nurul menegaskan, penyelamatan korban tidak boleh berhenti setelah mereka ditemukan. Proses pemulangan, pendampingan, dan reintegrasi sosial harus menjadi bagian dari penanganan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

Polri Dalami Sejumlah Perkara TPPO

Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.

Sementara itu, terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri memberikan asistensi sejak awal proses penanganan perkara.

Nurul sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.

“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.

Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan, data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.

Mengenai modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menjelaskan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Para korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.

Adapun informasi mengenai keberangkatan warga negara Indonesia ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.

Menutup keterangannya, Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan.

Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, memeriksa kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

Polri menegaskan akan terus memperkuat pemberantasan TPPO melalui penegakan hukum, pencegahan, dan perlindungan korban. Keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang diamankan, tetapi juga dari kemampuan memutus jaringan kejahatan dan mencegah masyarakat menjadi korban berikutnya.

Redaksi Liza Amelia

error: Content is protected !!