CIREBON, sidikkriminal.co.id — Pemerintah Kabupaten Cirebon berhasil menuntaskan integrasi data nelayan hingga 100 persen, sebagai upaya mempermudah masyarakat pesisir memperoleh akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah.
Capaian tersebut menjadi bagian dari sinergi Pemkab Cirebon bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, serta Pertamina Patra Niaga dalam memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bagi nelayan.
Bupati Cirebon Imron menyampaikan, bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok nelayan, dan masyarakat dalam melakukan pendataan secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, data kami sudah 100 persen. Ini berkat kerja sama dengan para kuwu, ketua nelayan, dinas terkait, dan masyarakat, sehingga semuanya bisa bekerja sebagai satu kesatuan,” ujar Imron usai peresmian integrasi data nelayan di SPBUN Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Jumat (20/11/2026).
Menurut Imron, validitas data perlu terus dijaga melalui pembaruan informasi apabila terdapat perubahan jumlah nelayan, kepemilikan kapal, maupun kondisi lainnya di lapangan.
Ia meminta para kuwu bersama kelompok nelayan aktif memantau perubahan tersebut agar data yang digunakan pemerintah tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Imron berharap, kemudahan akses BBM bersubsidi dapat membantu mengurangi biaya operasional melaut, sehingga memberikan manfaat terhadap pendapatan dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Cirebon.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi capaian Kabupaten Cirebon yang telah menyelesaikan integrasi data sebagai salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan sistem tersebut.
Hanif menjelaskan integrasi dilakukan dengan menghubungkan tiga basis data KKP, yakni Kusuka, Silat, dan Simkada, dengan sistem XStar milik BPH Migas untuk memperbaiki ketepatan penyaluran BBM bersubsidi.
Ia menyebutkan pada 2025, realisasi BBM bersubsidi untuk nelayan secara nasional baru mencapai sekitar 747 ribu kiloliter dari alokasi sebesar 2,25 juta kiloliter.
“Selama ini nelayan tentu menghadapi kendala, salah satunya tidak sampainya BBM bersubsidi. Dengan melakukan integrasi ini, kita sangat berharap pada bulan-bulan ke depan ada peningkatan serius dari nilai tukar nelayan,” katanya.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan integrasi surat rekomendasi pembelian BBM melalui XStar telah diterapkan di 37 provinsi. Sistem tersebut mempermudah proses verifikasi penerima BBM bersubsidi.
Melalui layanan tersebut, nelayan dapat memperoleh solar bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter sesuai ketentuan pemerintah.
Pemkab Cirebon berharap integrasi data yang telah dituntaskan tersebut memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat nelayan, sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tertib, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.
(Caswila)












