Ekonomi

Wali Kota Tebing Tinggi Warning Keras! BANPRES UMKM Rp3 Juta Wajib Tepat Sasaran, Tanpa Pungli dan Manipulasi Data

58
×

Wali Kota Tebing Tinggi Warning Keras! BANPRES UMKM Rp3 Juta Wajib Tepat Sasaran, Tanpa Pungli dan Manipulasi Data

Sebarkan artikel ini

TEBING TINGGI, sidikkriminal.co id – Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak bencana di Kota Tebing Tinggi mendapat perhatian serius dari Wali Kota H. Iman Irdian Saragih.

Ia menegaskan, bantuan pemerintah tersebut harus diterima masyarakat yang berhak, dikelola secara transparan, serta tidak boleh disertai praktik pungutan dalam bentuk apa pun.

Peringatan tegas itu disampaikan Wali Kota saat menghadiri penyerahan simbolis Dana Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Tahap I di Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, H. Erwin Suheri Damanik.

Di hadapan jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan, OPD terkait, dan para pelaku UMKM, Wali Kota menekankan bahwa program bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memulihkan usaha dan perekonomian setelah terdampak bencana banjir.

Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan.

Ketepatan penerima, keakuratan administrasi, serta integritas seluruh pihak yang terlibat menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.

Wali Kota bahkan secara terbuka mengingatkan camat, lurah, dan instansi terkait agar tidak bermain-main dengan data penerima maupun memanfaatkan program bantuan untuk kepentingan pribadi.

“Camat, lurah, dan instansi terkait saya ingatkan, jangan main mata, awas jangan ada data yang fiktif. Saya minta bantuan ini disalurkan secara efektif, transparan, dan tidak ada pungutan apa pun. Jangan sampai saya dengar di sini ada kutipan,” tegasnya.

Ia juga meminta para penerima agar menggunakan dana bantuan secara bijaksana, sehingga dapat menjadi modal untuk menghidupkan kembali usaha yang sempat terdampak bencana.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi, lanjutnya, akan berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan.

Sementara itu, mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya, Unggul Sitanggang, menyampaikan bahwa Kota Tebing Tinggi termasuk salah satu dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memperoleh alokasi Banpres tersebut.

Ia menjelaskan, proses menuju pencairan tahap II membutuhkan koordinasi dan akurasi data antara pelaku UMKM, pemerintah kecamatan, kelurahan, OPD, serta pihak perbankan, khususnya Bank BRI.

Menurutnya, bantuan ini merupakan amanah Presiden yang harus dipastikan benar-benar mendukung kemandirian dan pemulihan ekonomi pelaku UMKM.

Dalam laporan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung, dijelaskan bahwa program Banpres tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp3.000.000 untuk setiap pelaku usaha.

Penyaluran dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan fasilitas buku tabungan dan kartu ATM.

Bantuan tersebut tidak bersifat pinjaman dan tidak dikembalikan kepada negara.

Dari total kuota calon penerima sebanyak 1.882 pelaku UMKM di Kota Tebing Tinggi, sebanyak 1.279 pelaku usaha direalisasikan pada Tahap I tahun 2026.

Sementara itu, usulan yang belum terakomodasi dijadwalkan untuk Tahap II tahun 2027, apabila jumlah usulan melampaui kuota tahap berjalan.

Pada penyerahan simbolis tersebut, sebanyak 100 penerima dari lima kecamatan mendapatkan bantuan secara perwakilan.

Adapun penyaluran berikutnya dijadwalkan berlangsung di kantor camat masing-masing, yakni:
1. Kecamatan Tebing Tinggi Kota: Senin, 23 November 2026.
2. Kecamatan Bajenis: Selasa, 24 November 2026.
3. Kecamatan Rambutan: Rabu, 25 November 2026.
4. Kecamatan Padang Hulu: Kamis, 26 November 2026.
5. Kecamatan Padang Hilir: Jumat, 27 November 2026.

Marimbun meminta dukungan para camat dan lurah untuk menyampaikan informasi jadwal tersebut kepada seluruh pelaku UMKM yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Di sisi lain, Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi, Bagus Prabu Daniyanto, menyatakan kesiapan BRI dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan melalui rekening penerima serta memberikan pelayanan perbankan secara optimal.

BRI, katanya, berkomitmen mendukung program pemerintah dengan memastikan layanan perbankan dapat dimanfaatkan masyarakat penerima bantuan.

PENERIMA BERHARAP BANTUAN JADI TITIK AWAL KEBANGKITAN USAHA

Rasa syukur disampaikan Zian, salah seorang penerima bantuan asal Lingkungan VI, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis.

Pedagang di Pasar Sakti tersebut mengaku bantuan Rp3 juta sangat berarti untuk membantu memulihkan kegiatan usahanya setelah terdampak banjir.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden, Menteri UMKM, Wali Kota Tebing Tinggi, serta jajaran pemerintah daerah dan provinsi yang telah memberikan perhatian kepada pelaku usaha kecil.

Zian berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan kembali usaha dan menopang kebutuhan ekonomi keluarga.

TRANSPARANSI JANGAN HANYA MENJADI SEREMONI

Penegasan Wali Kota mengenai larangan pungutan liar dan manipulasi data menjadi pesan penting dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah.

Pengawasan tidak boleh berhenti pada acara penyerahan simbolis, tetapi harus berjalan hingga seluruh penerima memperoleh haknya secara utuh.

Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas pungutan juga sejalan dengan semangat pemberantasan praktik korupsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data, atau pungutan yang tidak sah, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kini, perhatian masyarakat tertuju pada pelaksanaan penyaluran di lima kecamatan.

Jangan sampai bantuan yang sejatinya ditujukan untuk memulihkan ekonomi masyarakat justru menjadi celah bagi oknum yang mencari keuntungan pribadi.

Uang bantuan adalah hak penerima yang telah memenuhi persyaratan, bukan ruang untuk mencari keuntungan.

Transparansi harus dibuktikan, integritas harus dijaga, dan setiap rupiah bantuan harus sampai kepada masyarakat yang berhak.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan buku tabungan dan kartu ATM secara simbolis kepada perwakilan penerima serta sesi foto bersama.

Turut hadir unsur Forkopimda, di antaranya Kabag Log Polres Tebing Tinggi Kompol Enda Iwan Iskandar Tarigan dan Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Sekdako H. Erwin Suheri Damanik, jajaran kepala OPD Pemko Tebing Tinggi, para camat dan lurah, serta para pelaku UMKM penerima bantuan.

(MYN)

error: Content is protected !!