JAKARTA, sidikkriminal.co.id- Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah. Komitmen tersebut salah satunya ditunjukkan melalui kehadiran Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon yang juga Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Cirebon, Iing Daiman, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026.
Rakornas yang dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Rakornas tahun ini mengangkat tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.”
Wali Kota mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyamakan langkah dengan pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi dinamika harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, Pemerintah Kota Cirebon terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, mulai dari memantau ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok, memperkuat pasokan dan distribusi pangan, hingga mendorong intervensi ketika terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Wali Kota menambahkan, kondisi Kota Cirebon sebagai wilayah perkotaan dengan aktivitas perdagangan dan jasa yang cukup tinggi membuat stabilitas harga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau. Karena itu, berbagai program pengendalian inflasi akan terus kita jalankan secara terukur dan menyesuaikan kondisi di lapangan,” katanya.
Selain pengendalian inflasi, Rakornas juga menempatkan digitalisasi keuangan daerah sebagai bagian penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Dalam konteks tersebut, kehadiran Sekda Kota Cirebon Iing Daiman sebagai Ketua Harian TP2DD menjadi bagian dari upaya Pemkot Cirebon untuk terus mendorong perluasan transaksi digital dan penguatan ekosistem ekonomi serta keuangan digital di daerah.
Digitalisasi diharapkan tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Bagi Pemerintah Kota Cirebon, Rakornas tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi. Hasil pembahasan di tingkat nasional selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan memperkuat langkah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon.
Wali Kota menegaskan, pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keduanya perlu didukung koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harga terkendali, kebutuhan pokok tersedia, transaksi semakin mudah, dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Itu yang ingin kita jaga bersama,” tuturnya.
( Soleh )
