TEGAL,sidikkriminal.co.id –
Warga sekitar Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, akhirnya melaporkan keberadaan dugaan tempat produksi rokok ilegal yang telah beroperasi cukup lama tanpa izin resmi. Lokasi usaha berada di Jalan Jajarsari No. 17, Siliunglung, Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Kode Pos 52192.
LATAR BELAKANG & ADUAN MASYARAKAT
Warga sekitar sejak lama mencurigai aktivitas di rumah tersebut karena setiap hari terlihat puluhan orang keluar-masuk, sebagian besar mengendarai sepeda motor. Rumah itu diketahui disewa oleh seorang pria asal Purwakarta yang menjadikannya tempat produksi rokok. Karena tidak ada papan nama usaha, tidak ada izin yang dipajang, dan aktivitas berjalan tertutup, warga kemudian menyampaikan aduan ke redaksi Sidikkriminal.co.id.
HASIL PENINJAUAN LAPANGAN
Pada hari Sabtu, 11 November 2026, tim redaksi Sidikkriminal.co.id bersama Ketua Umum Lembaga Garda Radjawali, KRT M. Miftakhussurur Hadinagoro, turun langsung ke lokasi untuk memverifikasi kebenaran aduan.
Di lokasi, tim menemukan:
– 60–80 unit alat pencetak rokok manual
– 45 karung berisi tembakau dan kertas sigaret
– Perlengkapan pendukung produksi rokok lainnya
Salah satu pekerja yang berinisial DP saat dikonfirmasi tampak bingung dan memberikan jawaban berbelit-belit soal siapa pemiliknya. Ketika diminta menunjukkan dokumen perizinan usaha, pihak di lokasi tidak dapat menunjukkan izin produksi yang sah untuk lokasi di Kabupaten Tegal. Yang hanya bisa ditunjukkan adalah dokumen kantor beralamat di Purwakarta. Pihak di lokasi justru mengaku perizinan masih dalam proses pengurusan padahal usaha ini sudah berjalan cukup lama.
DASAR HUKUM YANG DILANGGAR
Kegiatan produksi rokok tanpa izin resmi ini jelas melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
(Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai)
Pasal 50 Menjalankan pabrik/usahaan produksi Barang Kena Cukai tanpa memiliki izin (NPPBKC)
Ancaman hukuman: Penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
Pasal 55 Memproduksi atau menyimpan Barang Kena Cukai tanpa izin
Ancaman hukuman: Penjara 1–5 tahun dan/atau denda 2–10 kali nilai cukai
Pasal 54 Menawarkan, menjual, atau menyediakan Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai resmi
Ancaman hukuman: Penjara minimal 1 tahun – maksimal 5 tahun, denda 2–10 kali nilai cukai
Pasal 56 Menimbun, menyimpan, mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana di bidang cukai
Ancaman hukuman: Penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga Rp500.000.000,-
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Setiap pendirian usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Produksi rokok termasuk dalam kategori industri yang wajib memiliki izin dari Kementerian Perindustrian.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Produk tembakau yang beredar harus memenuhi standar kesehatan, termasuk kandungan nikotin dan tar serta peringatan kesehatan. Rokok yang diproduksi tanpa izin tidak dapat dipastikan keamanannya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
KERUGIAN NEGARA & DAMPAK BURUK
Produksi rokok ilegal ini menimbulkan kerugian besar, antara lain:
– Kerugian pendapatan negara dari cukai yang tidak dibayar berpotensi mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah
– Merugikan produsen legal yang telah membayar cukai dan pajak secara sah
– Bahaya bagi kesehatan masyarakat karena tidak ada jaminan standar kualitas dan keamanan produk
– Tidak ada jaminan perlindungan konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
KECAMAN & SERUAN TINDAKAN
Ketua Umum Lembaga Garda Radjawali, KRT M. Miftakhussurur Hadinagoro, mengecam keras praktik ini:
“Ini jelas melanggar Undang-Undang. Produksi rokok tanpa izin resmi merugikan negara, merugikan produsen jujur, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Mengaku izin sedang diproses padahal sudah beroperasi lama, tidak bisa dijadikan alasan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.”
Tim media dan masyarakat sekitar mendesak kepada.
Kepolisian Resor Tegal untuk segera turun melakukan penyelidikan, memeriksa pelaku, dan menetapkan status hukum
Kantor Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan di lokasi, menyita barang bukti, dan memproses sesuai UU Cukai
Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Tegal untuk memverifikasi dan menindaklanjuti ketidakberadaan izin usaha
Dinas Kesehatan untuk memeriksa standar keamanan produk yang dihasilkan
“Jangan biarkan rokok ilegal terus merugikan negara dan masyarakat. Lakukan penindakan tegas sesuai instruksi Kapolri untuk memberantas barang ilegal. Tidak boleh ada kompromi!”
Sumber: Redaksi Sidikkriminal.co.id | Penulis: Liza Amelia
