MUARA ENIM, sidikkriminal.co.id –
Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan. Di tempat inilah masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi, mulai dari pelayanan kependudukan hingga koordinasi pembangunan di tingkat wilayah. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah kecamatan semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Berdasarkan penelusuran dokumen Anggaran Penyedia Kecamatan Lawang Kidul Tahun Anggaran 2025, Nusantara-news menemukan sejumlah pos belanja dengan nilai yang cukup besar dan layak memperoleh penjelasan kepada publik.
Sorotan pertama tertuju pada Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam dokumen tersebut terdapat dua alokasi anggaran dengan nomenklatur yang sama, masing-masing sebesar Rp18 juta dan Rp1.136.640.000. Jika digabungkan, nilainya mencapai Rp1.154.640.000.
Anggaran sebesar itu tentu dapat memiliki dasar kebutuhan yang sah. Namun masyarakat berhak mengetahui berapa jumlah tenaga yang dibiayai, bagaimana dasar perhitungan anggarannya, serta manfaat yang dihasilkan bagi pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, terdapat Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp89.580.000 serta Belanja Jasa Tenaga Pendidikan yang mencapai lebih dari Rp306 juta. Sebagai bagian dari pelayanan pemerintahan, keberadaan tenaga pendukung tentu dapat dibutuhkan. Namun publik juga patut mengetahui program apa yang dilaksanakan, siapa penerima manfaatnya, serta dasar pengalokasian anggaran tersebut.
Sorotan berikutnya adalah Belanja Perjalanan Dinas. Dokumen mencatat terdapat 12 paket perjalanan dinas dengan total sekitar Rp440,62 juta. Dari jumlah tersebut, satu paket bernilai Rp304.812.281, jauh lebih besar dibandingkan paket lainnya.
Perjalanan dinas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun masyarakat tentu berhak mengetahui tujuan kegiatan, jumlah peserta, hasil yang diperoleh, dan manfaat nyata yang kembali kepada masyarakat.
Pada sektor pembangunan, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp1,09 miliar. Anggaran tersebut meliputi pembangunan gedung kantor, Gerai UMKM, tempat parkir, WC umum, hingga pembangunan siring.
Pembangunan fasilitas pemerintahan tentu patut diapresiasi apabila benar-benar memberikan manfaat.
Namun masyarakat juga berhak mengetahui lokasi pekerjaan, ruang lingkup pembangunan, serta sejauh mana fasilitas tersebut mampu meningkatkan pelayanan publik maupun mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dokumen anggaran juga menunjukkan empat paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan total sekitar Rp155,57 juta. Salah satu paket bahkan mencapai Rp107.130.000.
Rapat merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan. Namun masyarakat juga berhak mengetahui frekuensi kegiatan, jumlah peserta, serta dasar penyusunan anggaran konsumsi tersebut.
Tak kalah menarik adalah Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak yang mencapai lebih dari Rp136 juta, disertai beban telepon kantor sekitar Rp19,2 juta.
Di tengah perkembangan teknologi informasi, ketika surat-menyurat, pengiriman dokumen, hingga koordinasi pemerintahan telah banyak dilakukan melalui email, dokumen digital, dan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, besarnya anggaran administrasi tersebut menjadi hal yang wajar untuk dipertanyakan dari sisi efektivitas dan efisiensinya.
Sebelum pemberitaan ini dipublikasikan, Nusantara-news telah menyampaikan permohonan klarifikasi sekaligus memberikan hak jawab dan hak sanggah kepada Pemerintah Kecamatan Lawang Kidul sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hingga batas waktu 3×24 jam yang diberikan berakhir, redaksi belum memperoleh tanggapan maupun penjelasan resmi dari pihak Kecamatan Lawang Kidul.
Ketiadaan tanggapan tersebut tentu menjadi kesempatan yang terlewat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas sejumlah pos anggaran yang menjadi perhatian publik. Padahal, komunikasi yang terbuka antara penyelenggara pemerintahan dan media merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Kritik yang patut disampaikan bukan semata-mata terhadap besarnya angka anggaran, melainkan terhadap pentingnya keterbukaan informasi. Pemerintah yang mengelola uang rakyat semestinya tidak menjadikan pertanyaan publik sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa setiap rupiah dibelanjakan secara tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.(Tim)
