ACEH UTARA, sidikriminal.co.id – Rabu, 26/6/2026 || Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan proses administrasi penyaluran bantuan bagi korban banjir telah memasuki tahap akhir.
Setelah seluruh data penerima selesai diverifikasi dan diserahkan kepada pemerintah pusat, daerah kini menunggu pencairan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, Senin (29/6/2026), mengatakan seluruh data korban banjir yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah dibawa langsung ke Jakarta oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, S.E., M.M., untuk diserahkan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera serta kementerian terkait.
Menurut Muntasir, data tersebut disusun menggunakan sistem by name by address (BNBA) dan telah ditetapkan melalui empat Surat Keputusan (SK) Bupati secara bertahap.
“Semua data korban banjir dari BPBD sudah diantar langsung ke Jakarta beberapa waktu lalu. Data BNBA tersebut ditetapkan dan diusulkan secara bertahap dalam empat SK Bupati,” ujar Muntasir.
Ia menjelaskan, jumlah keseluruhan usulan penerima bantuan mencapai 98.530 kepala keluarga (KK). Rinciannya meliputi tahap pertama sebanyak 667 KK, tahap kedua 4.043 KK, tahap ketiga 58.528 KK, dan tahap keempat sebanyak 35.292 KK.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, lanjutnya, terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar proses pencairan anggaran dapat segera direalisasikan.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum pulih secara ekonomi akibat dampak banjir.
Muntasir menyebut sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro menjadi kelompok yang paling terdampak.
Hingga kini, sebagian sawah dan tambak warga belum dapat kembali beroperasi, sementara sejumlah nelayan masih kehilangan peralatan melaut akibat tersapu banjir.
Di sisi lain, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga masih menunggu bantuan untuk memulihkan usahanya. Sawah dan tambak warga belum dapat difungsikan kembali.
“Begitu juga dengan nelayan terdampak yang belum bisa melaut karena peralatan mereka hanyut, serta pelaku UMKM yang usahanya rusak akibat banjir tahun lalu dan belum mendapatkan bantuan,” katanya.
Data sebanyak 98.530 KK tersebut, menurut Muntasir, akan menjadi basis data terpadu dalam penyaluran berbagai jenis bantuan pascabencana.
Bantuan yang direncanakan meliputi jaminan hidup, stimulan ekonomi, isian hunian, dana tunggu hunian, serta bantuan perbaikan rumah dengan kategori rusak berat, sedang, dan ringan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari usulan tahap ketiga yang mencakup 58.528 KK, sebanyak 52.360 KK telah dinyatakan berstatus clear data atau lolos proses verifikasi administrasi.
“Kementerian Sosial sudah berkomitmen untuk segera mencairkan dana bantuan tersebut begitu anggaran diturunkan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Muntasir.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap proses pencairan anggaran dari pemerintah pusat dapat berlangsung secepatnya sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat terdampak dan mempercepat pemulihan sosial maupun ekonomi di wilayah yang mengalami bencana banjir.
(Junaidi)
