Cirebon, sidikkriminal.co.id – Proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Greged, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, kini menjadi sorotan publik. Proyek yang berada di bawah naungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon itu diduga menggunakan material Pasir merah yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas dan ketahanan jalan yang dibangun menggunakan anggaran ratusan juta rupiah.
Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (UPLAND Project) dengan volume pekerjaan sepanjang 1.000 meter, lebar 2,5 meter dan ketebalan 12 centimeter. Nilai anggaran proyek tercatat mencapai Rp375 juta dari pemerintah ditambah Rp75 juta swadaya masyarakat, Selasa ( 19/5/26 ).
Namun ironisnya, proyek yang seharusnya menjadi penunjang akses dan kesejahteraan petani itu justru diduga dikerjakan asal jadi. Di lapangan, material Pasir yang kurang Bagus, yang digunakan disebut-sebut hanya berupa Pasir merah biasa tanpa dukungan material pilihan yang sesuai spesifikasi teknis konstruksi jalan. Jika dugaan ini benar, maka kualitas pekerjaan patut dipertanyakan.
“Kalau benar memakai Pasir merah tanpa material pendukung sesuai spesifikasi, tentu sangat rawan cepat rusak apalagi saat musim hujan. Baru dipakai sebentar juga bisa hancur,” ujar Agus Selaku Kabiro Radar Metro saat ninjau Ke lokasi.”
Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi bukan sekadar persoalan teknis biasa. Hal itu berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran negara apabila hasil pekerjaan tidak mampu bertahan lama. Jalan usaha tani seharusnya dibangun untuk menunjang mobilitas petani dalam jangka panjang, bukan malah berpotensi menjadi proyek tambal sulam yang cepat rusak lalu kembali menghabiskan anggaran perbaikan.
Tak hanya soal kualitas material, pelaksanaan proyek juga menuai kritik karena para pekerja diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri seperti helm proyek, sepatu safety maupun rompi keselamatan.
Padahal penerapan K3 bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban dalam setiap pekerjaan konstruksi. Lemahnya pengawasan terhadap aspek keselamatan kerja memperlihatkan seolah proyek ini dikerjakan tanpa perencanaan dan pengendalian yang matang. Sangat disayangkan, proyek pemerintah yang dibiayai uang rakyat justru terkesan abai terhadap standar dasar keselamatan pekerja.
Agus pun mempertanyakan sejauh mana pengawasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait. Jangan sampai proyek yang menghabiskan anggaran besar hanya mementingkan penyelesaian pekerjaan tanpa memperhatikan kualitas hasil dan keselamatan kerja di lapangan.
“Kalau dari awal pengerjaannya saja sudah diduga tidak sesuai spesifikasi dan K3 diabaikan, bagaimana masyarakat bisa yakin hasilnya akan kuat dan tahan lama?” ungkap Agus.
Agus berharap Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon segera turun tangan melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek. Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting agar pekerjaan benar-benar sesuai RAB dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Selain itu, Agus juga meminta adanya evaluasi tegas apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebab, proyek infrastruktur pertanian bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi menyangkut manfaat nyata bagi petani dan kepentingan masyarakat luas.
Jangan sampai proyek yang seharusnya membantu petani justru menjadi contoh buruk pembangunan yang diduga dikerjakan asal cepat selesai tanpa memperhatikan mutu. Transparansi dan pengawasan ketat sangat diperlukan agar setiap rupiah uang negara tidak terbuang sia-sia hanya untuk pekerjaan yang kualitasnya dipertanyakan masyarakat.
(Waryono)
