Daerah

Sekda Tebing Tinggi Dorong Kesetaraan Gender Jadi Prioritas Pembangunan, OPD Diminta Tinggalkan Program Seremonial

40
×

Sekda Tebing Tinggi Dorong Kesetaraan Gender Jadi Prioritas Pembangunan, OPD Diminta Tinggalkan Program Seremonial

Sebarkan artikel ini

TEBING TINGGI, sidikkriminal.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi mulai memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak sekadar menjadikan kesetaraan gender sebagai dokumen administratif, tetapi menerjemahkannya dalam kebijakan dan program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan RAD Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi di Aula Bappeda, Rabu (18/11/2026).

Dalam arahannya, Erwin menekankan bahwa kesetaraan gender bukan hanya menyangkut persoalan perempuan dan anak.

Prinsip tersebut harus mencakup seluruh kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan penyandang disabilitas, agar mendapatkan kesempatan, akses, partisipasi, serta pelayanan publik secara adil tanpa diskriminasi.

Menurutnya, perspektif gender harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan program, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia secara khusus meminta seluruh OPD memastikan kebijakan dan fasilitas yang dibangun pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan, kelompok rentan, serta penyandang disabilitas.

“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” tegas Erwin.

Anggaran 2027 Harus Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

Selain penguatan kebijakan, Sekda juga memberikan perhatian serius terhadap penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia mengingatkan agar setiap kepala OPD menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan program prioritas yang memiliki manfaat serta indikator keberhasilan yang jelas.

Erwin juga mengkritisi pola penganggaran yang terlalu berorientasi pada kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas tanpa hasil yang terukur.

Menurutnya, setiap penggunaan anggaran daerah harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia turut mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan perubahan pola kerja birokrasi agar tidak terjebak pada rutinitas administratif.

Inovasi, kolaborasi, dan komitmen bersama dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas.

RAD Kesetaraan Gender Diharapkan Perkuat Target Pembangunan

Implementasi RAD Kesetaraan Gender diharapkan dapat berjalan beriringan dengan berbagai agenda prioritas pembangunan Kota Tebing Tinggi, termasuk percepatan penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan nasional sekaligus penyelarasan program daerah dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) diarahkan pada empat fokus utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat.

Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta sejumlah perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Melalui penyusunan RAD ini, Pemko Tebing Tinggi diharapkan mampu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fisik dan angka-angka dalam dokumen perencanaan, tetapi juga menjamin setiap warga memperoleh kesempatan dan manfaat pembangunan secara setara, inklusif, dan berkeadilan.

(MYN)

error: Content is protected !!