Batam,sidikkriminal.co.id – Ketua Kodat86, Cak Ta’in Komari SS menegaskan selain bakal melaporkan dugaan korupsi di Pelabuhan Batu Ampar ke KPK, juga akan menyurati PT. Perusahaan Penjamin Aset (PPA) yang telah memberikan pinjaman investasi pengembangan pelabuhan Batu Ampar senilai Rp. 2,1 Triliun, yang kini dikelola PT. Persero Batam.
“Mungkin terlebih dahulu melayangkan surat ke pimpinan PPA karena dana ini sedang dikelola, sehingga investasi yang tanam ada kejelasan penggunaan dan hitungan pengembaliannya.” kata Cak Ta’in.
Menurut Cak Ta’in, PT. Persero Batam sedang berusaha menghabiskan dana pinjaman investasi untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya senilai Rp. 2,1 Triliun dari PPA. “Kami menduga presentasi yang disampaikan hanya berdasarkan asumsi dan rencana. Tapi kami tidak melihat akan ada peningkatan pendapatan di pelabuhan Batu Ampar tersebut,” tegasnya.
Ditekankan Cak Ta’in, kondisi ada pelabuhan Batu Ampar hanya 350.000 teus eq 200.000 box pertahun karena destination port, tanpa industrial trade. Arus cargo ke Batam sebagian besar adalah barang konsumtif, atau part yang melekat sebagai bagian dari kapal atau maintenance lain yang tidak di re-ekspor dalam material berpisah. Bukan barang produktif yang akhirnya membuat volume cargo masuk dan keluar berimbang.
“Faktanya volume cargo masuk jauh lebih besar dibanding keluar. Hal ini dipengaruhi industri yang mati atau tutup, dan setengah sekarat, sehingga menurunkan volume traffic Batam.” jelasnya.
Lebih lanjut mantan dosen Unrika Batam itu menjelaskan, kondisi tersebut diduga menjadi penyebab direktorat pelabuhan BP Batam tidak release volume riil cargo selama 3 tahun belakangan. “BP Batam hanya membangun narasi dengan statemen tanpa data atau angka, serta presentasi tanpa detail,” ujarnya.
Cak Ta’in menambahkan, dengan kondisi tersebut tidak mungkin dilakukan investasi baru, karena itu hanya akan jadi proyek halu. Kondisi volume traffic cargo secara riil sekarang, dengan penggunaan STS Crane yang sudah dibeli tahun 2022 lalu, itu sudah cukup, sehingga menjadi tanda tanya pengadaan STS Crane sebanyak 3 unit lagi tahun 2024 ini. “Batang itu akan dipasang di mana dan untuk apa?” kilahnya.
Tanpa adanya equipment dari daerah lain ke Batam, lanjut Cak Ta’in, sebagai daerah transhipment, maka yard yang dibangun hanya untuk penumpukan kontainer kosong dari Singapura. Jumlah kontainer kosong di Batam itu melimpah.
“Masalahnya Persero Batam gak punya market. Tidak punya kemampuan juga melakukan equipment cargo dari daerah ke Batam dulu. Yang paling rasional mengelola pelabuhan itu ya Pelindo II karena realitasnya sebagai perusahaan end port user. Tapi Pelindo saja mundur pada tahun 2020 lalu itu. Dengan kondisi tersebut, bagaimana PT. Persero Batam akan membayar pinjaman. Sulit bahkan gak bisa. Ini akan kita sampaikan kepada pimpinan PPA nantinya, karena berpotensi akan terjadi korupsi besar-besaran di sini,” tambah Cak Ta’in.
(Red)
