KOTA CIREBON, sidikkriminal.co.id – Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA) Cirebon 2024 yang dimulai pada bulan September dibuka secara resmi oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Cirebon.
Kegiatan tersebut berlokasi di. GOR Stadion Bima Kota Cirebon Jawa Barat.
Agus Mulyadi, di Stadion Bima Madya. Acara pembukaan ini dihadiri oleh ribuan peserta dan masyarakat dengan penuh semangat, menandai awal kompetisi yang bertujuan untuk mengembangkan bakat atlet muda dari berbagai cabang olahraga.
Dibalik kemeriahan tersebut, muncul kontroversi di cabang pencak silat. Beredar kabar bahwa terjadi pelanggaran aturan mengenai berat badan atlet. Salah satu atlet yang sempat didiskualifikasi karena tidak memenuhi batas minimal berat badan, dilaporkan diberi kesempatan untuk melakukan penimbangan ulang oleh panitia.
Dalam proses penimbangan ulang tersebut, atlet tersebut diduga diminta meminum air dalam jumlah besar agar memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Jika tuduhan ini benar, tindakan tersebut dinilai melanggar prinsip kejujuran dalam kompetisi. Hal ini tentu dapat mempengaruhi hasil pertandingan dan jika atlet yang bersangkutan memenangkan pertandingan, keputusan tersebut bisa dipertanyakan dan berpotensi dibatalkan untuk menjaga sportivitas.
Sekretaris Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Cirebon, Mohammad Yusup, memberikan pernyataan terkait hal ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengikuti semua prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami sudah menjalankan seluruh proses sesuai dengan aturan resmi. Jika ada pihak yang merasa tidak puas, mereka bisa mengajukan protes melalui jalur resmi yang sudah disepakati dalam technical meeting. Protes tersebut harus diajukan secara tertulis dan disertai biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,” jelas Yusup.
Namun, aturan tentang biaya protes ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Mengapa harus membayar sebesar Rp 3.000.000 hanya untuk mengajukan protes? Beberapa pihak menganggap aturan ini bisa mempersulit mereka yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan.
Ada pula yang menduga aturan ini dibuat untuk meminimalkan protes dan melindungi keputusan panitia dari gangguan.
Terkait hal ini, Yusup menjelaskan bahwa biaya tersebut merupakan prosedur standar dalam kompetisi resmi, dengan tujuan mencegah protes yang tidak berdasar.
“Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa protes yang diajukan memiliki dasar yang kuat dan akan dikembalikan jika protes diterima,” tambahnya.
Sampai saat ini, dugaan pelanggaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat berharap pihak penyelenggara dapat memberikan penjelasan yang lebih terbuka, dan transparan agar keadilan dan, sportivitas tetap menjadi prioritas di POPKOTA Cirebon 2024, sehingga seluruh atlet dapat bersaing dengan adil sesuai aturan yang telah ditetapkan.
(Dadang)
