Labuhanbatu, sidikkriminal.co.id,- DPP LSM TAWON (Taat Wong Nusantara) R. Maruli Tua Sihombing minta kepada pihak aparat penegak hukum (APH) Kejaksaan Negeri Kab Labuhanbatu untuk serius lakukan pemanggilan dan pemeriksaan terkait dana pembangunan PAMSIMAS Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2022 senilai Rp 445 juta tersebut.
Perihal tersebut berkaitan dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Kasi Intel Kejari Labuhanbatu Firman Simorangkir SH terhadap warga lingkungan Kebun Jambu bernama Abdullah Sani Siregar dan Kepala Kelurahan Urung Kompas Raja M Ritonga atas pembangunan PAMSIMAS dimaksud
“”Kita berikan Apresiasi kepada Kasi Intel Kajari Labuhanbatu Firman Simorangkir SH,, karen kepeduliannya dalam pencegahan dan pemberantasan dugaan Korupsi khususnya pada anggaran pembangunan PAMSIMAS Kelurahan Urung Kompas yang bersumber dari anggaran APBN tahun anggaran 2022 senilai Rp 445 juta dimaksud.. Dan, LSM Tawon tetap bersenergi untuk tetap memantau jalannya lanjutan pemanggilan serta pemeriksaan,, bila memang betul Kejaksaan Negeri Labuhanbatu betul serius,, kita berikan Apresiasi””, ucap MarulinTua Sihombing kepada media ini, Kamis (23/05/2024).
Sebab, sambung Ketua DPP LSM Tawon Kabupaten Labubanbatu Maruli Tua Sihombing, bahwa, kuat dugaan PAMSIMAS di kebun jambu tidak sesuai bestek/gambar dan Rincian anggaran biaya (RAB) yang terindikasi dugaan Mark Up.
” Kalau sesuai dengan bestek harusnya Air PAMSIMAS dapat dimampatkan oleh masyarakat”, tutur MarulinTua Sihombing.
Ditambahkannya, DPP LSM Tawon Labuhanbatu siap akan memberikan rincian tentang biaya anggaran pada pembangunan PAMSIMAS di Kelurahan Urung Kompas tersebut untuk bahan klarifikasi pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu bila diperlukan.
“”Kita siap merincikan biaya dana pembangunan PAMSIMAS tersebut agar masyarakat mengetahuinya yang sebenarnya””, bilangnya menutup.
(Julip Effendi)
