TEBING TINGGI, sidikkriminal.co.id – Pengalihfungsian ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMP Negeri 2 Kota Tebing Tinggi menjadi ruang belajar kini menuai sorotan serius.
Pasalnya, di tengah kebutuhan pelayanan kesehatan bagi 984 peserta didik, keberadaan fasilitas UKS justru dipertanyakan.
Tak hanya persoalan perubahan fungsi ruangan, keberadaan inventaris kesehatan hingga transparansi penggunaan anggaran sekolah sebesar Rp1.082.400.000 pada Tahun Anggaran 2026 turut menjadi perhatian.
Temuan tersebut mencuat setelah DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Korupsi dan Penyelamatan Harta Negara (LSM PERLAHAN) melakukan penelusuran pada Rabu (11/11/2026).
Dalam penelusuran itu, sejumlah perlengkapan kesehatan seperti alkohol, Betadine, Hansaplast dan kapas ditemukan tersimpan di dalam sebuah boks di ruang guru. Ironisnya, tempat tidur UKS dan lemari obat tidak ditemukan di lokasi tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pelayanan kesehatan siswa masih berjalan sebagaimana mestinya, atau justru fasilitas UKS hanya tinggal nama?
Kepala SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Hj. Rosita Daulay, S.Pd., M.Pd., sebelumnya mengakui bahwa ruang UKS telah dialihfungsikan menjadi ruang kelas. Alasannya, sekolah membutuhkan tambahan ruang belajar menyusul penerimaan peserta didik baru tahun 2026 serta pemenuhan jam mengajar guru.
Pernyataan tersebut disampaikan Rosita Daulay saat dikonfirmasi Ketua DPP LSM PERLAHAN, Cecep Kelana Jaya, SE, Selasa (10/11/2026).
Namun, alasan kebutuhan ruang belajar dinilai belum cukup menjawab persoalan.
Sebab, penambahan ruang kelas semestinya tidak mengesampingkan pemenuhan fasilitas kesehatan dasar yang menjadi kebutuhan penting bagi ratusan peserta didik.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah keterangan staf sekolah yang menyebut tempat tidur UKS telah mengalami kerusakan.
Akan tetapi, informasi tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan fisik serta dokumen administrasi, termasuk kartu inventaris barang, berita acara kerusakan, dan dokumen penghapusan aset apabila memang telah dilakukan.
PAGU BOSP Rp1,08 MILIAR, TRANSPARANSI BELANJA DIPERTANYAKAN
Sorotan semakin menguat ketika pagu Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SMP Negeri 2 Tebing Tinggi pada 2026 tercatat mencapai Rp1,082 miliar.
Dengan jumlah anggaran sebesar itu, PERLAHAN meminta pihak sekolah membuka secara transparan perencanaan dan realisasi belanja yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan obat-obatan, serta pembinaan kegiatan UKS dan Palang Merah Remaja (PMR).
Terlebih, data Dapodik mencatat sekolah memiliki 38 ruang kelas dan 32 rombongan belajar.
Data tersebut perlu dicocokkan dengan kondisi lapangan untuk memastikan kebutuhan ruang belajar, pemanfaatan ruangan, serta keputusan pengalihfungsian UKS benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.
PERLAHAN juga menyusun simulasi kebutuhan fasilitas kesehatan sebesar Rp39.750.000 atau sekitar 3,67 persen dari pagu BOSP, dengan rincian pemeliharaan sarana Rp19.500.000, pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai Rp8.750.000, serta pembinaan UKS dan PMR Rp11.500.000.
Namun, angka tersebut merupakan simulasi kebutuhan, bukan tuduhan bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan atau direalisasikan oleh pihak sekolah.
Karena itu, pembuktian harus dilakukan melalui dokumen RKAS, laporan realisasi BOSP, kuitansi, faktur pembelian, dokumen pengadaan, serta daftar inventaris barang.
LSM PERLAHAN DESAK DINAS PENDIDIKAN DAN INSPEKTORAT TURUN TANGAN
Ketua DPP LSM PERLAHAN, Cecep Kelana Jaya, SE, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas pemindahan fungsi sebuah ruangan.
Ada tanggung jawab pengelolaan fasilitas pendidikan, aset sekolah, dan pemenuhan hak peserta didik yang harus dijelaskan secara terbuka.
Melalui surat klarifikasi Nomor 80/S-KLAR/DPPLSM-PERLAHAN/XI/2026, pihaknya mendesak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Tebing Tinggi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Pemeriksaan tersebut, menurut Cecep, harus mencakup dasar kebijakan pengalihfungsian ruang UKS, keberadaan seluruh inventaris kesehatan, kondisi barang yang dinyatakan rusak, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana BOSP.
“Jangan sampai fasilitas yang seharusnya menjadi penunjang kesehatan peserta didik justru kehilangan fungsi tanpa kejelasan. Setiap barang yang tercatat dalam inventaris harus bisa ditunjukkan keberadaan dan kondisinya. Begitu juga setiap rupiah anggaran harus memiliki bukti pertanggungjawaban yang sah,” tegas Cecep.
Ia juga meminta Wali Kota Tebing Tinggi memberikan perhatian serius dan mendorong instansi terkait melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional, serta transparan.
PERLAHAN menegaskan akan meneruskan persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah apabila tidak terdapat tindak lanjut yang jelas dari instansi berwenang.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR ALASAN
Hingga persoalan ini mencuat, sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban berbasis dokumen dan pemeriksaan lapangan.
Ke mana tempat tidur dan lemari obat UKS ditempatkan? Apakah kerusakan inventaris telah dicatat secara resmi? Bagaimana mekanisme pelayanan kesehatan bagi 984 siswa setelah ruang UKS dialihfungsikan? Dan bagaimana pertanggungjawaban anggaran pemeliharaan serta pengadaan fasilitas kesehatan dalam penggunaan dana BOSP?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab secara terbuka oleh pihak sekolah maupun instansi yang memiliki kewenangan pengawasan.
Perlu ditegaskan, temuan ini belum membuktikan adanya penyimpangan anggaran ataupun tindak pidana korupsi.
Namun, kondisi tersebut cukup menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk melakukan verifikasi administrasi dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh.
Jangan sampai kebutuhan menambah ruang belajar justru mengorbankan hak siswa mendapatkan fasilitas kesehatan di lingkungan sekolah.
Sebab, sekolah bukan hanya tempat mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga lingkungan yang wajib menjamin keamanan, kesehatan, dan kenyamanan peserta didik.
Kini, publik menunggu langkah konkret Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
Transparansi inventaris dan audit penggunaan anggaran menjadi ujian penting atas akuntabilitas pengelolaan SMP Negeri 2 Tebing Tinggi.
(MYN/TIM)
