BANYUMAS sidikkriminal.co.id –
Tarikan uang gedung Rp. 850.000,- dan Seragam Rp. 1.800.000,- di SMPN 03 Pakuncen di soal sejumlah wali murid. Kepala sekolah Esti Purwaningsih, S.Pd, M.Pd. saat di konfirmasi melalui Whatshapp, tidak merespond dan saat di temui di sekolahnya pun dalam perjalanan luar kota Tanggerang
menurut keterangan Guru yang sedang piket di mana hari itu Kamis, 19 November 2026 anak sekolah di liburkan
Polemik ini mencuat setelah para orang tua siswa mengeluhkan besaran biayanya yg harus di keluarkan untuk masuk maupun memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah, jika di gabungkan nominal uang gedung sebesar Rp. 850.000. Dan pengadaan seragam sebesar Rp. 1.800.000,- mencapai 2. 650.000,- per siswa.
Bagi wali murid dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, angka tersebut di nilai cukup berat.
Sejumlah orang tua mempertanyakan transparansi serta dasar penentuan nominal yang di nilai sudah terpatok sejak awal Informasi yang dihimpun tim investigasi lingkar aktual dan media lain saat ini belum mengangkat pemberitaan karena kepala sekolah Esti Puwaningsih, S.Pd. M.Pd. berpesan untuk tidak di angkat pemberitaanya, menepis anggaran bahwa sekolah melakukan PUNGLI saat di konfirmasi di ruang sekolahyg di dampingi waka wakil Kepala sekolah.

Ia menyatakan seluruh proses telah di bahas bersama pihak Komite dan wali murid.
Bukan Pungli, itu sukarela semuanya sudah melalui kesepakatan bersama komite dan wali murid. ” kata ” Esti.
Ia menjelaskan, Komite sekolah yang di ketuai Sutarno di libatkan dalam merumuskan kesepakatan tersebut.
Menurut Esti, tidak ada unsur paksaan maupun pembatasan waktu yang kaku. Bagi orang tua wali murid yang belum mampu melunasi atau memiliki keterbatasan ekonomi
Kami tidak memaksa kalau memang ada wali murid yang keberatan atau belum mampu, tentu ada kebijakan dan tidak menghambat hak anak untuk bersekolah,”ujarnya.
Meski pihak sekolah menegaskan hal tersebut sebagai kesepakatan sukarela, aturan mengenai penggalangan dana di sekolah Negeri tetap menjadi perhatian.
Berdasarkan aturan yang berlaku, sekolah Negeri yg di biayai oleh dana BOS tdk di perbolehkan melakukan pungutan yang bersifat wajib dan mengikat. Di terapkan dalam :
1. Permendibud Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan.
2. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite Sekolah.
3. Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis pengelolaan dana Bos Reguler.
Dalam regulasi pendidikan, Komite sekolah memang dapat menggalang bantuan atau sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak di patok dengan nominal serta tenggang waktu yang memaksa layaknya Pungutan.
Red/ Adam












