TEBING TINGGI, sidikkriminal.co.id – Pemerintah Kota Tebing Tinggi mulai mempertegas langkah penataan kawasan perdagangan dan sejumlah ruas jalan demi menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib, bersih, serta nyaman bagi masyarakat.
Penggunaan bahu jalan sebagai lokasi berjualan menjadi salah satu perhatian utama Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih.
Penegasan tersebut disampaikan saat Wali Kota melakukan peninjauan langsung ke kawasan Pasar Gambir, Jalan Iskandar Muda, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (19/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota menyoroti kondisi akses jalan di sekitar Pasar Gambir yang dinilai membutuhkan penataan serius.
Aktivitas perdagangan yang menggunakan bahu jalan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan mobilitas masyarakat, termasuk warga yang hendak mengantar anak sekolah maupun berangkat bekerja.
Wali Kota meminta seluruh pedagang menunjukkan kesadaran dan kerja sama dalam mendukung kebijakan penataan pasar.
“Kita bersama Forkopimda, dari Kepolisian, Kejari, Kodim atau Koramil, serta jajaran kepala OPD melihat akses di Pasar Gambir rusak berat. Aktivitas sehari-hari masyarakat bisa terganggu. Kepada seluruh pedagang, tolong mohon kerja samanya supaya lebih tertib dan tertata rapi,” tegas Iman Irdian.
Ia juga menginstruksikan pedagang yang selama ini berjualan di bahu jalan agar menempati kios atau stand yang telah disediakan Pemko Tebing Tinggi, termasuk fasilitas di lantai atas Pasar Gambir.
Sementara itu, pedagang yang memiliki rumah toko (ruko) diminta tetap menjalankan aktivitas perdagangan di tempat usahanya masing-masing.
Kebijakan tersebut diharapkan menciptakan perlakuan yang adil sekaligus mengakhiri penggunaan fasilitas jalan untuk kepentingan aktivitas perdagangan.
“Kita imbau dalam bulan November ini, semua wajib diisi sampai hari Minggu,” ujarnya.
Penataan PKL hingga kawasan heritage
Tak hanya Pasar Gambir, Pemko Tebing Tinggi juga menyiapkan konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Lapangan Merdeka.
Para pedagang direncanakan diarahkan ke Jalan Gereja dan Jalan Veteran yang akan dikembangkan sebagai kawasan heritage atau kawasan bersejarah kota.
Penataan tersebut sekaligus membuka peluang pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat melalui konsep Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN).
Wali Kota juga menyampaikan rencana penerapan sistem lalu lintas satu arah (one way) pada kawasan tertentu untuk mengurangi kesemrawutan kendaraan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.
“Bisa Car Free Day dan Car Free Night. Juga untuk sistem satu arah kita buat supaya tertib berlalu lintas, lebih rapi, benar-benar tertata dan bersih, serta sehat warganya. Tapi ini juga memerlukan kerja sama masyarakat dan seluruh stakeholder,” ungkapnya.
Kios tidak aktif terancam dialihkan
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung, menjelaskan bahwa penataan pasar bukan semata-mata penertiban pedagang, melainkan bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat UMKM, serta mengoptimalkan fasilitas pasar yang telah dibangun pemerintah.
Menurutnya, Pasar Gambir telah memiliki pembagian lokasi perdagangan berdasarkan jenis komoditas.
Pasar khusus kain tersedia tersendiri, Blok A diperuntukkan bagi pedagang sayur dan buah, Blok B untuk daging, sedangkan Blok C untuk ikan dan ayam.
Ia menyebutkan, sebagian pedagang yang masih berjualan di bahu jalan sebenarnya telah memiliki kios atau stand masing-masing.
Namun, kekhawatiran berkurangnya pembeli apabila berjualan di lantai atas menjadi salah satu alasan mereka tetap bertahan di lokasi semula.
“Kalau semua menaati peraturan dan berdagang sesuai peruntukannya, saya yakin pembeli tetap datang karena kebutuhan pokok selalu dicari,” jelas Marimbun.
Lebih lanjut, Marimbun mengingatkan bahwa kios atau stand yang tidak ditempati selama tiga bulan berturut-turut dapat ditarik kembali hak pemakaiannya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Perda Nomor 8, Peraturan Wali Kota, serta hasil rapat tim.
Kios tersebut nantinya dapat dialihkan kepada pedagang lain yang belum memiliki tempat usaha, khususnya PKL yang membutuhkan lokasi berjualan.
Apabila kapasitas kios belum mencukupi, pemerintah akan mempertimbangkan lokasi alternatif di Jalan Badak Bejuang, Gang Besi, serta pelataran Blok A, B, dan C. Penataan juga akan menyasar ketertiban lalu lintas di Jalan Iskandar Muda dan kawasan Kampung Tempel.
Penertiban berlanjut ke ruas jalan lainnya
Setelah meninjau Pasar Gambir, rombongan Wali Kota bersama Forkopimda dan jajaran perangkat daerah melanjutkan inspeksi ke Jalan Pattimura dan Jalan K.H.A. Dahlan.
Di kedua ruas jalan tersebut, penekanan kembali diberikan agar pedagang tidak memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat berjualan sehingga fungsi jalan tetap terjaga dan tidak menghambat aktivitas masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemko Tebing Tinggi membangun tata kota yang lebih teratur, dengan menyeimbangkan kepentingan pedagang, pertumbuhan ekonomi UMKM, serta hak masyarakat atas fasilitas umum.
Namun, keberhasilan penataan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Konsistensi pengawasan, kejelasan aturan, pemerataan penempatan pedagang, serta pelaksanaan penertiban secara adil menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebatas imbauan.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Anda Yasser, perwakilan Polres Tebing Tinggi Ipda Perri Sinaga dan Ipda Darwin S., perwakilan Kejari Auli A. Rahman dan Roni Parulian Sinaga, Danramil 13/TT Kapten Inf. Abdul Malik.
Serta hadir juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Reza Aghista, Kepala Dinas Perhubungan Yustin Bernard Hutapea, Kasatpol PP Benny Erickson Hamonangan Hutajulu, perwakilan instansi terkait, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi.
(MYN)












