Daerah

205 Paket Pengadaan Pemko Tebing Tinggi Jadi Sorotan, 10 Kontraktor Raup 74 Paket Senilai Rp23,55 Miliar

23
×

205 Paket Pengadaan Pemko Tebing Tinggi Jadi Sorotan, 10 Kontraktor Raup 74 Paket Senilai Rp23,55 Miliar

Sebarkan artikel ini

TEBING TINGGI, sidikkriminal.co.id – Rekapitulasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026 memperlihatkan konsentrasi pekerjaan pada sejumlah penyedia konstruksi.

Dari total 205 paket dengan nilai sekitar Rp78,26 miliar, sepuluh perusahaan dengan jumlah kemenangan terbanyak tercatat menguasai 74 paket senilai kurang lebih Rp23,55 miliar.

Data dengan posisi pembaruan 16 November 2026 tersebut juga mencatat sebanyak 170 paket atau 82,9 persen dilaksanakan melalui metode non-tender, sementara 35 paket lainnya menggunakan tender.

Besarnya jumlah paket yang dikuasai sejumlah penyedia serta dominasi metode non-tender menjadi perhatian dalam melihat bagaimana prinsip transparansi, persaingan usaha, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas diterapkan dalam belanja pemerintah daerah.

Meski demikian, konsentrasi paket pada sejumlah perusahaan maupun tingginya penggunaan metode non-tender tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran.

Penilaian harus didasarkan pada dokumen pemilihan, jenis pengadaan, ketentuan metode yang digunakan, serta proses pelaksanaan kontrak.

SEPULUH PENYEDIA KUASAI 74 PAKET

Berdasarkan rekapitulasi yang dihimpun, Dian Purnama Perkasa menempati posisi teratas dengan memperoleh 10 paket senilai sekitar Rp5,79 miliar.

Berikutnya, CV Mutiara tercatat memperoleh sembilan paket dengan nilai Rp3,71 miliar. Sementara audinaabadi memperoleh delapan paket senilai Rp3,49 miliar.

Dua penyedia lainnya, cv.batu abadi dan BETESDA LIMA SERAMBI, masing-masing tercatat memperoleh delapan paket dengan nilai sekitar Rp1,60 miliar dan Rp1,38 miliar.

Lima penyedia berikutnya juga tercatat memperoleh sejumlah paket pekerjaan, yakni:
1. CV ARGA ALAM PERKASA – 7 paket senilai Rp1,16 miliar.
2. CV. Mahardika Radya – 6 paket senilai Rp2,64 miliar.
3. CV. Era Global Mandiri – 6 paket senilai Rp1,73 miliar.
4. CV. RAHMAT KARYA MULIA – 6 paket senilai Rp1,10 miliar.
5. CV. DELI ABADI – 6 paket senilai Rp948,3 juta.

Jika diakumulasikan, sepuluh penyedia tersebut memperoleh 74 paket dengan nilai sekitar Rp23,55 miliar.

Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 36,1 persen dari total nilai pengadaan dalam rekapitulasi terkonsentrasi pada sepuluh penyedia tersebut.

Pertanyaan yang relevan bukan semata-mata berapa banyak paket yang dimenangkan, melainkan bagaimana proses pemilihan penyedia berlangsung, apakah persyaratan kualifikasi dipenuhi, serta apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis.

170 PAKET NON-TENDER, PENGAWASAN JANGAN HANYA BERHENTI PADA ADMINISTRASI

Dominasi metode non-tender menjadi salah satu aspek yang patut ditelaah lebih lanjut.

Dari 205 paket pengadaan, sebanyak 170 paket menggunakan metode non-tender, sedangkan 35 paket dilaksanakan melalui tender.

Dengan demikian, jumlah paket non-tender hampir lima kali lipat dibandingkan paket tender.

Dalam konteks pengadaan pemerintah, metode pemilihan penyedia harus ditentukan berdasarkan karakteristik, nilai, jenis, dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing paket.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, menjadi salah satu landasan hukum yang perlu diperhatikan dalam menelaah proses pengadaan tahun anggaran 2026.

Ketentuan tersebut mengatur prinsip pengadaan, metode pemilihan penyedia, serta tanggung jawab para pelaku pengadaan.

Pengadaan langsung, misalnya, bukan berarti pengadaan tanpa aturan. Penggunaannya harus memenuhi kriteria dan batasan yang ditentukan dalam regulasi beserta ketentuan pelaksanaannya.

Karena itu, dominasi metode non-tender perlu ditelaah berdasarkan rincian paket, nilai masing-masing pekerjaan, jenis pengadaan, serta dasar penetapan metode pemilihan.

Rekapitulasi jumlah paket saja belum cukup untuk memastikan apakah seluruh proses telah sesuai ketentuan.

NILAI NEGOSIASI MENDEKATI PAGU, PERLU DILIHAT DARI KUALITAS PROSES

Selain konsentrasi paket, sejumlah pekerjaan konstruksi tercatat memiliki nilai hasil negosiasi yang relatif dekat dengan pagu anggaran.

Paket Pembangunan Saluran Primer Jalan Ahmad Bilal, Kelurahan Damar Sari, memiliki pagu sekitar Rp999,02 juta dan tercatat dimenangkan Cv. Mahardika Radya dengan nilai hasil negosiasi Rp986,11 juta.

Selanjutnya, paket Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai Padang Lingkungan VI, Kelurahan Bulian, memiliki pagu sekitar Rp2,999 miliar.

Dalam rekapitulasi, cv.bulan abadi tercatat sebagai pemenang dengan nilai hasil negosiasi sekitar Rp2,941 miliar.

Sementara paket Pemeliharaan Berkala Jalan Wiratama memiliki pagu Rp517,14 juta dan dimenangkan CV DUARTE BERKARYA dengan nilai hasil negosiasi sekitar Rp504,97 juta.

Ketiga pekerjaan tersebut memperlihatkan selisih antara pagu dan nilai hasil negosiasi yang relatif terbatas.

Namun, nilai penawaran atau hasil negosiasi yang mendekati pagu bukan bukti otomatis adanya penyimpangan maupun kerugian negara.

Penilaian harus memperhatikan kewajaran harga, spesifikasi teknis, kondisi pekerjaan, hasil evaluasi, metode pemilihan, serta dokumen kontrak.

Efisiensi anggaran tidak cukup dinilai hanya dari besarnya selisih pagu dan nilai kontrak. Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, manfaat bagi masyarakat, dan kesesuaian hasil dengan spesifikasi juga merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan uang publik.

LANDASAN HUKUM: TRANSPARANSI, PERSAINGAN, DAN AKUNTABILITAS

Dalam menelaah pengadaan barang dan jasa pemerintah, sejumlah regulasi yang relevan antara lain:

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 46 Tahun 2025

Regulasi ini menjadi landasan utama pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip pengadaan meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas.

Penerapannya perlu dilihat dalam proses perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima pekerjaan.

2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, termasuk aspek pemilihan penyedia dan pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penelusuran paket, dokumen pemilihan, persyaratan kualifikasi, evaluasi, dan kontrak menjadi bagian penting untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pengadaan yang menggunakan anggaran negara atau daerah berkaitan dengan kepentingan publik.

Masyarakat memiliki hak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi pengadaan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan publik.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Prinsip tersebut relevan dalam menilai penggunaan anggaran pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan pemberantasan korupsi menjadi relevan apabila ditemukan bukti konkret mengenai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Namun, jumlah paket, nilai kontrak, atau kedekatan nilai negosiasi dengan pagu tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menuduh penyedia maupun pejabat melakukan korupsi.

Dugaan pelanggaran harus didukung bukti dan diuji melalui proses hukum yang berlaku.

PENGAWASAN PERLU MENYENTUH HASIL PEKERJAAN

Besarnya anggaran pengadaan Pemko Tebing Tinggi tahun 2026 menjadi alasan penting untuk memastikan pengawasan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi.

Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, ketepatan waktu pelaksanaan, serta hasil pekerjaan yang diterima pemerintah.

Pada pekerjaan konstruksi, pemeriksaan dokumen kontrak dan kondisi fisik lapangan merupakan bagian penting untuk menilai apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai perjanjian.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan ketentuan yang berlaku.

PEMKO DAN INSPEKTORAT PERLU MEMBUKA RUANG KLARIFIKASI

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah hal masih perlu diperjelas melalui dokumen pengadaan dan keterangan resmi dari pihak terkait.

Di antaranya:
— Dasar penetapan metode non-tender pada masing-masing paket.
— Rincian nilai pagu, hasil negosiasi, dan kontrak pada paket yang menjadi perhatian.
— Persyaratan kualifikasi serta hasil evaluasi penyedia.
— Pembagian paket pekerjaan dan pertimbangan teknis dalam penetapan penyedia.
— Hasil pengawasan serta pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi.
— Status pelaksanaan, penyelesaian, dan serah terima pekerjaan.

Klarifikasi dari Pemko Tebing Tinggi, perangkat daerah terkait, Inspektorat, serta penyedia diperlukan agar informasi mengenai pengadaan dapat disajikan secara berimbang dan akurat.

DATA MENJADI PINTU MASUK PENGAWASAN PUBLIK

Rekapitulasi pengadaan tahun anggaran 2026 mencatat 205 paket senilai sekitar Rp78,26 miliar, dengan 170 paket melalui metode non-tender dan 35 paket melalui tender.

Sepuluh penyedia dengan jumlah kemenangan terbanyak tercatat memperoleh 74 paket senilai sekitar Rp23,55 miliar.

Data tersebut menjadi bahan awal untuk menelusuri pelaksanaan pengadaan secara lebih mendalam, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.

Transparansi pengadaan bukan hanya soal siapa yang memenangkan paket, tetapi juga bagaimana prosesnya berlangsung, bagaimana anggaran digunakan, dan apakah hasil pekerjaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemko Tebing Tinggi diharapkan memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai regulasi, membuka informasi yang dapat diakses publik, serta memperkuat pengawasan terhadap pekerjaan yang menggunakan anggaran daerah.

Sebab, setiap rupiah dalam APBD merupakan uang publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Sumber data: Rekapitulasi realisasi pengadaan barang dan jasa Pemko Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2026 melalui INAPROC/LKPP, berdasarkan bahan penelusuran dengan posisi pembaruan 16 November 2026.

Catatan redaksi: Data jumlah paket, nama penyedia, nilai pagu, dan hasil negosiasi dalam tulisan ini mengacu pada bahan rekapitulasi yang diberikan.

Verifikasi dokumen paket, kontrak, dan klarifikasi resmi tetap diperlukan untuk memastikan ketepatan setiap rincian. Artikel ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh penyedia maupun pejabat tertentu.

(MYN/TIM)

error: Content is protected !!