TEBING TINGGI, sidikkriminal.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi terus mendorong terwujudnya tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi dalam program “Jaksa Sahabat Pendidik”, yang melibatkan kepala sekolah TK, SD, dan SMP se-Kota Tebing Tinggi.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026), tersebut menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan pemahaman hukum bagi para kepala sekolah, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pendidikan.
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran,
tetapi juga memastikan seluruh administrasi, penggunaan anggaran, pengelolaan aset, serta pelaksanaan program sekolah berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) hingga program revitalisasi sekolah harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh kepala sekolah agar membangun budaya antikorupsi, memperkuat pengawasan internal, serta mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Ia berharap program Jaksa Sahabat Pendidik tidak sekadar menjadi agenda sosialisasi, tetapi berkembang menjadi sarana konsultasi dan komunikasi berkelanjutan antara aparat penegak hukum dengan insan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, yang hadir sebagai narasumber menyoroti pentingnya integritas dalam menjalankan amanah jabatan, terutama di tengah tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Kajari mengingatkan bahwa perilaku koruptif tidak selalu berkaitan dengan pengambilan uang negara. Kebiasaan tidak disiplin, seperti datang terlambat dan menitipkan absensi, juga merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai integritas.
Ia menilai digitalisasi pelayanan publik, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), merupakan salah satu upaya untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.
“Jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah. Laksanakan dengan baik. Fungsi guru bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga membentuk murid menjadi pribadi yang beradab,” tegas Anthoni.
Kajari juga mengajak para tenaga pendidik untuk senantiasa menjaga niat, menghindari konflik kepentingan, serta menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tanggung jawab.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan memberikan edukasi hukum mengenai pengelolaan Dana BOSP, pelaksanaan revitalisasi sekolah, serta pemetaan potensi risiko dan konsekuensi hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan satuan pendidikan sehingga pengelolaan sekolah dapat berjalan secara profesional dan terhindar dari praktik penyimpangan.
Program Jaksa Sahabat Pendidik sendiri merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Kejari Tioneni br Sigiro, Inspektur Muhammad Fachri, para asisten, kepala bagian, pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengawas, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi.
Kolaborasi Pemko dan Kejari ini diharapkan menjadi langkah nyata membangun dunia pendidikan yang tidak hanya unggul dalam kualitas pembelajaran, tetapi juga kuat dalam integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
(MYN)
