JAKARTA, sidikkriminal.co.id – Di era transformasi dan digital, dimana maraknya pemberitaan sensasional, clickbait, hingga kekeliruan media dalam meliput kasus hukum, Mimbar Hukum Indonesia (MHI) resmi membuka Pelatihan dan Sertifikasi Jurnalis Hukum Indonesia “Certified Indonesian Legal Journalist (C.ILJ).” Program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam meningkatkan profesionalisme pers di Indonesia. Sabtu, (22/11/2025).
Direktur Mimbar Hukum Indonesia, M. Jamil, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa MHI hadir sebagai motor penggerak literasi hukum nasional.
Sejak berdiri pada 1 September 2023, MHI telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan lebih dari 230 agenda nasional—mulai dari webinar, pelatihan, hingga pembekalan hukum yang seluruhnya dapat diakses publik melalui WA Admin di 081776666123.
“Kegiatan pelatihan jurnalistik hukum mendapatkan respon positif dan antusias para peserta sangat luar biasa. Lebih dari 60 orang yang mengikuti pelatihan ini, diskusinya hidup, dan menunjukkan betapa pentingnya jurnalis memahami hukum agar tidak keliru memberitakan kasus, tidak menyesatkan publik, dan tidak terjerat pidana,” ujar Jamil.
Hari Pertama : Sukses Dengan Dua Narasumber Nasional.
Pada Sabtu, 22 November 2025, pelatihan dimulai dengan fokus pada Dasar & Etika dalam Jurnalistik Hukum, melalui dua sesi utama:
Sesi 1: “Mengenal Dunia Hukum dan Peran Strategis Jurnalis Hukum di Indonesia” Oleh RINO TRIYONO, S.Kom, S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., CFLE (Ketua Umum DPP AKPERSI). Sesi 2:
“Etika, Independensi, dan Tanggung Jawab Hukum Jurnalis dalam Pemberitaan Kasus Hukum” Oleh H. PAJAR PAHRUDIN, S.Kom., M.H., C.BJ., C.EJ., C.In. (Pemimpin Redaksi JAKARTAEXPRES.ID & Dosen STMIK Widya Cipta Dharma)
Hari Kedua : Materi yang Paling Ditunggu
Pada Minggu, 23 November 2025, peserta akan memasuki topik praktik penulisan, investigasi, dan analisis kasus, mencakup:
🔎 Sesi 3: “Jurnalisme Investigasi Hukum: Teknik Menulis, Menganalisis, dan Membedah Dokumen Hukum”, akan disampaikan oleh SYAMSUDDIN, S.T., CFLE., CLA., CJI., CPLA. (Pemred Bedah Nusantara Indonesia dan Dewan Etik Jurnalis Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia); dan ARIEF WAHYUDIN S., S.H. (Pemimpin Redaksi Media Padjajaran Nusantara Indonesia, Biro Hukum Media Garuda Siber Indonesia Ketua Dewan Majelis Etik dan LBH Aliansi Wartawan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum).
⚖️ Sesi 4: “Aspek Hukum Pidana dalam Pemberitaan: Antara Fakta, Framing, dan Risiko Hukum”, akan disampaikan oleh FIKKI DERMAWAN, S.H., M.H., CPLA. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UNHALU), Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Pembela Rakyat (PERAK).
Indikator dan Capaian Yang Didapat :
Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum jurnalis, tetapi juga untuk membangun generasi jurnalis yang berintegritas, etis, dan bertanggung jawab.
Dalam era informasi yang cepat dan seringkali tidak akurat, peran jurnalis sebagai penyampai informasi yang benar dan berimbang sangatlah krusial.
MHI berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, sehingga jurnalis dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan tidak terjerat dalam masalah hukum.
(MYN/TIM)
