CIREBON, sidikkriminal.co.id – Dunia pendidikan kembali mendapat sorotan tajam. Salah satu sekolah favorit di Kabupaten Cirebon, yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Beber, menjadi perbincangan hangat setelah diketahui menahan rapor seorang siswa berprestasi hanya karena masalah administrasi, Senin (30/6/2025).
Peristiwa ini langsung menuai reaksi negatif dari masyarakat dan orang tua siswa. Kebijakan penahanan rapor tersebut dinilai tidak manusiawi, apalagi dilakukan terhadap siswa yang dikenal memiliki prestasi baik selama bersekolah.
Kasus bermula dari tuduhan pihak sekolah bahwa siswa bersangkutan telah menghilangkan buku perpustakaan. Atas kejadian itu, orang tua diminta mengganti rugi sebesar Rp375.000,-. Namun, meskipun orang tua sudah membayar Rp200.000,- sebagai bentuk itikad baik, pihak sekolah tetap menahan rapor karena masih ada sisa kekurangan Rp175.000,-.
“Saya tahu orang tuanya sudah membayar Rp200.000,-, tapi tetap saja rapornya tidak diberikan. Apakah pantas sekolah negeri memperlakukan siswa seperti ini?” ucap salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya, dengan nada kecewa.
Kebijakan tersebut mendapat kecaman dari pengamat pendidikan di Kabupaten Cirebon. Mereka menilai tindakan itu tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepedulian yang seharusnya menjadi ruh pendidikan.
“Sekolah seharusnya mencari solusi, bukan menghukum siswa karena persoalan ekonomi orang tuanya. Rapor adalah hak siswa, bukan alat untuk menekan,” ujar salah seorang pemerhati pendidikan di Cirebon.
Kekecewaan publik pun meluas, terutama melalui media sosial dan forum komunitas. Banyak warga menyayangkan sikap pihak sekolah dan mengaku khawatir jika tindakan semacam ini menjadi budaya. Bahkan, sebagian menyatakan akan mempertimbangkan ulang menyekolahkan anak-anaknya di SMPN 1 Beber bila praktik seperti ini terus terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen SMPN 1 Beber belum memberikan keterangan resmi. Namun, beberapa guru yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa mereka pun merasa serba salah dan kebijakan tersebut merupakan arahan dari manajemen sekolah.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat membangun sistem pendidikan yang berkeadilan dan berpihak pada siswa, kejadian seperti ini justru mencoreng semangat tersebut.
(Pr)
